Korelasi Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2003 Dan Perpres Nomor 30 Tahun 2015 Terhadap Penggunaan Zakat Untuk Pembiayaan Infrastruktur
Abstract
Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional 2007 dari 56,7 juta keluarga di seluruh
ndonesia terdapat 13% diantaranya memiliki pengeluaran lebih dari Rp2 juta per bulan. Dengan asumsi bahwa penghasilan setiap keluarga tersebut lebih besar daripada pengeluaran, minimal keluarga tersebut mampu membayar zakat sebesar 2,5% dari pengeluarannya.Pada studi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi Korelasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 dengan Perpres R.I. No 38 Tahun 2015 untuk pembiayaan infrastruktur. Terdapat 13 pasal dalam Perpres R.I nomor 38 Tahun 2015 yang bersesuaian dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003, tentang penggunaan zakat untuk infrastruktur.Secara garis besar Perpres R.I nomor 38 Tahun 2015 yang
mendukung izin investasi bersesuaian dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003,
sepakat jika penggunaan zakat untuk infrastruktur harus mendapat izin dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya jika terjadi kerugian atau pailit.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ahmed, H., Mohieldin, M., Verbeek, J., dan
Aboulmagd, F. 2015. On the
Sustainable Development Goals and
the Role of Islamic Finance. Policy
Research Working Paper 7266, World
Bank Group. Washington, D.C.
Association Europeenne des
Concessionnaires d'Autoroutes et
d'Ouvrages a Peage (ASECAP). 2014.
Evaluation and Future of Road Toll
Concessions. Paris. Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
Peraturan Ketua BapepamLK
No. PER-02/BL/2012 tentang
Pedoman Pemeriksaan Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur. Jakarta.
Bradshaw, B. dan Smith, H.L. 2000.
Privatization and Deregulation of
Transport. London: Palgrave
Macmillan.
Finnerty, J.D. 2007. Project Financing-Asset
Based Financial Engineering. Second
Edition. Hoboken, NJ: John Wiley and
Sons Inc.
Gatti, S. 2008. Project Finance in Theory and
Practice-Designing, Structuring and
Financing Private and Public Projects.
New York, NY: Elsevier.
Islami, I. 2015. Project Finance dan Public
Private Partnership-Skema Pendanaan
Alternatif Proyek Infrastruktur.
Jakarta: Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Kekayaan Negara
Perimbangan Keuangan.
Levy, S.M. 1996. Build, Operate, Transfer:
Paving The Way for Tomorrow's
Infrastructure. New York, NJ: John
Wiley & Sons.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN)/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas).
Alternatif Pembiayaan
Infrastruktur. Jakarta. Pemerintah
Republik Indonesia. 1999. UndangUndang
Republik Indonesia No. 38
Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat. Jakarta.
Mursalim, dkk “Study On Infrastructure
Financing With The Using Tithe In The
Province of South Sulawesiâ€,
Proceeding of The 3thInternational
Seminar On Infrastructure
Development (ISID 2016), Doctoral
Study Program of Civil Engineering
Departement Hasanuddin University.
Mursalim, dkk “Kajian Pembiayaan
Infrastruktur Transportasi Dengan
Penggunaan Zakat di Provinsi
Sulawesi Selatan“Prosiding
Konferensi Nasional Teknik Sipil 10
(KoNtekS 10) Oktober 2016,
Yogyakarta, Program Studi Teknik
Sipil Fakultas Teknik Universitas
Atma Jaya Yogyakarta.
Mursalim, dkk “Study of Transportation
Infrastructure Financing with the
using Alms in the Province of South
Sulawesi (Case Study Road and Bridge
Perintis – Sutami Construction “
International Journal of Applied
Engineering Research (IJAER)
Volume 12 Number 23 (2017) pp.
– 13214.
Mursalim, dkk “Persepsi Publik Terhadap
Penggunaan Zakat Bagi Pembiayaan Infrastruktur Transportasiâ€, HPJI
(Himpunan Pengembangan Jalan
Indonesia), Volume 5 Nomor 1
Januari 2019
Pemerintah Republik Indonesia. 2015.
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun
tentang Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur. Jakarta.
Priatna, D.S. 2015. Pembiayaan Infrastruktur
Melalui Dana Pemerintah dan Swasta.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.
Jakarta.
Purwoko. 2005.Analisis Peluang Penerbitan
Obligasi Daerah sebagai Alternatif
Pembiayaan Infrastruktur Daerah.
Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi
Khusus.
Schuber, P. 1996. Urban Management
Programme Parncipation and
Purmerkur in Urban Infrastruchire
Management. Urban management
programme policy paper, UMPP 110.
Washington, DC The World Bank
Timar. A 1999 The VS Votunu Proyect in
Hungur Successful Public-Prate
Partnership Paper presented at the
Seminar on Public-Private Partnerships
(PPP) in Transport Infrastructure
Financing. Paris
Vrlor. OD 1994 Prorent Fille Guide London
Sweet and Maxwell.
Walsh, JP Park C dan Yu 2011 Financing
Infrastructure in India. Macro
COMUMK Lennonius Emerging
Virker Case Studies IMF Working
Paper WP11181
DOI: http://dx.doi.org/10.31963/jacee.v2i1.2979
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Publisher by:
Jurusan Teknik Sipil
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10 Tamalanrea
Makassar 90245
Indexed by :