Korelasi Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2003 Dan Perpres Nomor 30 Tahun 2015 Terhadap Penggunaan Zakat Untuk Pembiayaan Infrastruktur

Mursalim .

Abstract


Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional 2007 dari 56,7 juta keluarga di seluruh
ndonesia terdapat 13% diantaranya memiliki pengeluaran lebih dari Rp2 juta per bulan. Dengan asumsi bahwa penghasilan setiap keluarga tersebut lebih besar daripada pengeluaran, minimal keluarga tersebut mampu membayar zakat sebesar 2,5% dari pengeluarannya.Pada studi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi Korelasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 dengan Perpres R.I. No 38 Tahun 2015 untuk pembiayaan infrastruktur. Terdapat 13 pasal dalam Perpres R.I nomor 38 Tahun 2015 yang bersesuaian dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003, tentang penggunaan zakat untuk infrastruktur.Secara garis besar Perpres R.I nomor 38 Tahun 2015 yang
mendukung izin investasi bersesuaian dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003,
sepakat jika penggunaan zakat untuk infrastruktur harus mendapat izin dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya jika terjadi kerugian atau pailit.


Keywords


zakat, pembiayaan infrastruktur, infrastruktur transportasi, KPBU

Full Text:

PDF

References


Ahmed, H., Mohieldin, M., Verbeek, J., dan

Aboulmagd, F. 2015. On the

Sustainable Development Goals and

the Role of Islamic Finance. Policy

Research Working Paper 7266, World

Bank Group. Washington, D.C.

Association Europeenne des

Concessionnaires d'Autoroutes et

d'Ouvrages a Peage (ASECAP). 2014.

Evaluation and Future of Road Toll

Concessions. Paris. Badan Pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Peraturan Ketua BapepamLK

No. PER-02/BL/2012 tentang

Pedoman Pemeriksaan Perusahaan

Pembiayaan Infrastruktur. Jakarta.

Bradshaw, B. dan Smith, H.L. 2000.

Privatization and Deregulation of

Transport. London: Palgrave

Macmillan.

Finnerty, J.D. 2007. Project Financing-Asset

Based Financial Engineering. Second

Edition. Hoboken, NJ: John Wiley and

Sons Inc.

Gatti, S. 2008. Project Finance in Theory and

Practice-Designing, Structuring and

Financing Private and Public Projects.

New York, NY: Elsevier.

Islami, I. 2015. Project Finance dan Public

Private Partnership-Skema Pendanaan

Alternatif Proyek Infrastruktur.

Jakarta: Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Kekayaan Negara

Perimbangan Keuangan.

Levy, S.M. 1996. Build, Operate, Transfer:

Paving The Way for Tomorrow's

Infrastructure. New York, NJ: John

Wiley & Sons.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

(PPN)/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas).

Alternatif Pembiayaan

Infrastruktur. Jakarta. Pemerintah

Republik Indonesia. 1999. UndangUndang

Republik Indonesia No. 38

Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat. Jakarta.

Mursalim, dkk “Study On Infrastructure

Financing With The Using Tithe In The

Province of South Sulawesi”,

Proceeding of The 3thInternational

Seminar On Infrastructure

Development (ISID 2016), Doctoral

Study Program of Civil Engineering

Departement Hasanuddin University.

Mursalim, dkk “Kajian Pembiayaan

Infrastruktur Transportasi Dengan

Penggunaan Zakat di Provinsi

Sulawesi Selatan“Prosiding

Konferensi Nasional Teknik Sipil 10

(KoNtekS 10) Oktober 2016,

Yogyakarta, Program Studi Teknik

Sipil Fakultas Teknik Universitas

Atma Jaya Yogyakarta.

Mursalim, dkk “Study of Transportation

Infrastructure Financing with the

using Alms in the Province of South

Sulawesi (Case Study Road and Bridge

Perintis – Sutami Construction “

International Journal of Applied

Engineering Research (IJAER)

Volume 12 Number 23 (2017) pp.

– 13214.

Mursalim, dkk “Persepsi Publik Terhadap

Penggunaan Zakat Bagi Pembiayaan Infrastruktur Transportasi”, HPJI

(Himpunan Pengembangan Jalan

Indonesia), Volume 5 Nomor 1

Januari 2019

Pemerintah Republik Indonesia. 2015.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun

tentang Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha dalam

Penyediaan Infrastruktur. Jakarta.

Priatna, D.S. 2015. Pembiayaan Infrastruktur

Melalui Dana Pemerintah dan Swasta.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,

Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional.

Jakarta.

Purwoko. 2005.Analisis Peluang Penerbitan

Obligasi Daerah sebagai Alternatif

Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi

Khusus.

Schuber, P. 1996. Urban Management

Programme Parncipation and

Purmerkur in Urban Infrastruchire

Management. Urban management

programme policy paper, UMPP 110.

Washington, DC The World Bank

Timar. A 1999 The VS Votunu Proyect in

Hungur Successful Public-Prate

Partnership Paper presented at the

Seminar on Public-Private Partnerships

(PPP) in Transport Infrastructure

Financing. Paris

Vrlor. OD 1994 Prorent Fille Guide London

Sweet and Maxwell.

Walsh, JP Park C dan Yu 2011 Financing

Infrastructure in India. Macro

COMUMK Lennonius Emerging

Virker Case Studies IMF Working

Paper WP11181




DOI: http://dx.doi.org/10.31963/jacee.v2i1.2979

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Publisher by:

Jurusan Teknik Sipil
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10 Tamalanrea
Makassar 90245

Indexed by :